Untuk Kembali ke Jumlah Semua Fakultas, silahkan klik tombol berikut

Kembali ke Daftar Fakultas

List Penelitian Fakultas Hukum Tahun 2018
Total 34 items.

List Penelitian

#Judul PenelitianProdiPosisiNama Dosen
1STRATEGI KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEPENDUDUKAN DI INDONESIAS-1 HukumAnggotaDona Budi Kharisma
2STRATEGI KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEPENDUDUKAN DI INDONESIAS-2 KenotariatanAnggotaMoch Najib Imanullah
3REKONSTRUKSI SISTEM KESEHATAN DAERAH BERBASIS DECENTRALIZED GOVERNANCE SEBAGAI PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONALS-2 KenotariatanAnggotaIsharyanto
4REKONSTRUKSI SISTEM KESEHATAN DAERAH BERBASIS DECENTRALIZED GOVERNANCE SEBAGAI PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONALS-1 HukumKetuaDona Budi Kharisma
5Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Non Muslim Dalam Penerapan Syariat Islam Di Nangroe Aceh DarussalamS-2 KenotariatanAnggotaBurhanudin Harahap
6Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Non Muslim Dalam Penerapan Syariat Islam Di Nangroe Aceh DarussalamS-1 HukumAnggotaSolikhah
7Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Non Muslim Dalam Penerapan Syariat Islam Di Nangroe Aceh DarussalamS-1 HukumKetuaLuthfiyah Trini Hastuti
8Penerapan Reformasi Birokrasi di Universitas Sebelas Maret: Sudut Pandang Kinerja Menggunakan Metode Balanced ScorecardS-2 Ilmu HukumAnggotaMohammad Jamin
9MODEL TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLOHukum Tata NegaraAnggotaSUTEDJO
10MODEL TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLOS-2 Ilmu HukumAnggotaAlbertus Sentot Sudarwanto
11MODEL TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLOS-1 Hukum Minat Hukum Administrasi NegaraKetuaPIUS TRIWAHYUDI
12MODEL PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAERAH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) GUNA PENGUATAN DEMOKRASI LOKALS-2 KenotariatanAnggotaIsharyanto
13MODEL PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAERAH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) GUNA PENGUATAN DEMOKRASI LOKALS-2 Ilmu HukumKetuaAgus Riwanto
14MODEL PENGUATAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI INSTRUMEN DESENTRALISASI KEADILAN BERDASAR KONSTITUSI YANG PLURALIS DI PROVINSI BALIS-1 HukumAnggotaSri Lestari Rahayu
15MODEL PENGUATAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI INSTRUMEN DESENTRALISASI KEADILAN BERDASAR KONSTITUSI YANG PLURALIS DI PROVINSI BALIS-1 HukumAnggotaZeni Lutfiyah
16MODEL PENGUATAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI INSTRUMEN DESENTRALISASI KEADILAN BERDASAR KONSTITUSI YANG PLURALIS DI PROVINSI BALIS-2 Ilmu HukumKetuaMohammad Jamin
17MODEL PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA YANG AKUNTABEL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCES-2 KenotariatanAnggotaAdriana Grahani Firdausy
18MODEL PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA YANG AKUNTABEL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCES-1 HukumAnggotaAchmad
19MODEL PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA YANG AKUNTABEL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCES-2 Ilmu HukumAnggotaAgus Riwanto
20MODEL PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA YANG AKUNTABEL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCES-1 HukumKetuaM. Madalina
21MODEL PENGUATAN BERBASIS RESPONSIBILITAS TERHADAP WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGANAN MONEY POITICS UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITASS-1 HukumAnggotaM. Madalina
22MODEL PENGUATAN BERBASIS RESPONSIBILITAS TERHADAP WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGANAN MONEY POITICS UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITASS-2 KenotariatanKetuaIsharyanto
23MODEL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM MEDIA SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN INTEGRASI BANGSAS-1 HukumAnggotaAchmad
24MODEL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM MEDIA SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN INTEGRASI BANGSAS-2 Ilmu HukumAnggotaAgus Riwanto
25MODEL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM MEDIA SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN INTEGRASI BANGSAS-2 KenotariatanKetuaAdriana Grahani Firdausy
26Konstruksi Kebijakan Daerah Dalam Penerapan SNI Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk dan Akses Pasar InternationalS-2 Ilmu HukumAnggotaAlbertus Sentot Sudarwanto
27Konstruksi Kebijakan Daerah Dalam Penerapan SNI Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk dan Akses Pasar InternationalS-1 HukumAnggotaDona Budi Kharisma
28Konstruksi Kebijakan Daerah Dalam Penerapan SNI Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk dan Akses Pasar InternationalS-1 HukumKetuaAmbar Budhisulistyawati
29Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) (Marine Protected Areas-MPAs) untuk Kegiatan Pariwisata sebagai Optimalisasi Upaya Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Terumbu Karang (Coral Reef) (Studi Kasus Raja Ampat)S-1 HukumAnggotaAnugrah Adiastuti
30Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) (Marine Protected Areas-MPAs) untuk Kegiatan Pariwisata sebagai Optimalisasi Upaya Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Terumbu Karang (Coral Reef) (Studi Kasus Raja Ampat)S-1 HukumKetuaHeri Hartanto
31Asas Fungsi Sosial Sumberdaya Alam dan Perencanaan Ruang Yang Menyeimbangkan Kepentingan Pangan, Energi, dan Lingkungan (Studi Penyusunan RTRW Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Papua)S-1 HukumAnggotaDjoko Wahju Winarno
32Asas Fungsi Sosial Sumberdaya Alam dan Perencanaan Ruang Yang Menyeimbangkan Kepentingan Pangan, Energi, dan Lingkungan (Studi Penyusunan RTRW Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Papua)S-2 KenotariatanKetuaLego Karjoko
33 Model Akreditasi Pangan Pada Jajanan Kaki Lima (Street Food) Sebagai Bentuk Pengawasan Keamanan Pangan Bagi Konsumen di Kota SurakartaS-1 Hukum Minat Hukum Administrasi NegaraAnggotaWida Astuti
34 Model Akreditasi Pangan Pada Jajanan Kaki Lima (Street Food) Sebagai Bentuk Pengawasan Keamanan Pangan Bagi Konsumen di Kota SurakartaS-1 HukumKetuaPurwono Sungkowo Raharjo
Fakultas

Teknik


Lihat detail
Fakultas

Pertanian


Lihat detail
Fakultas

MIPA


Lihat detail
Fakultas

Kedokteran


Lihat detail
Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Lihat detail
Program

Pasca Sarjana


Lihat detail
Fakultas

Hukum



Lihat detail
Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lihat detail
Fakultas

Ekonomi dan Bisnis

Lihat detail
Fakultas

Ilmu Budaya


Lihat detail
Fakultas

Seni Rupa dan Desain

Lihat detail