Untuk Kembali ke Jumlah Semua Fakultas, silahkan klik tombol berikut

Kembali ke Daftar Fakultas

List Penelitian Fakultas Hukum Tahun 2017
Total 73 items.

List Penelitian

#Judul PenelitianProdiPosisiNama Dosen
1Urgensi Pengaturan Precautionary Principle Dalam Kebijakan Pengelolaan Dan Konservasi Laut Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Kelautan BerkelanjutanS-2 KenotariatanAnggotaMoch Najib Imanullah
2Urgensi Pengaturan Precautionary Principle Dalam Kebijakan Pengelolaan Dan Konservasi Laut Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Kelautan BerkelanjutanS-2 Ilmu HukumKetuaEmmy Latifah
3TRANSFORMASI DESA DALAM KONSEP REFORMA AGRARIA SEBAGAI MODEL GERAKAN KEWARGANEGARAAN AGRARIS BERPERSPEKTIF CIVIC AGRICULTURE MENUJU PADA TATANAN KESEJAHTERAANS-1 HukumAnggotaItok Dwi Kurniawan
4THE LOCAL WISDOMIN ENVIRONMENTAL CONSERVATION: Case Study Of Environmental Education Based on Indigenous And Local Knowledge- "Lubuk Larangan "In The District of Bungo, Jambi Province S-2 Ilmu HukumAnggotaI Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
5THE GREATER UNS Go To TEACHING FACTORY BERBASIS ECOPRENEURSHIP DAN SISKaS (Sistem Informasi Spasial Kampus Satelit)S-2 Ilmu HukumAnggotaAlbertus Sentot Sudarwanto
6Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Pendekatan Rural Economic Creativity Dalam Kerangka Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Palar Kabupaten Klaten, Desa Dukuh Kabupaten Sukoharjo, dan Desa Mlongo Kabupaten Jepara)S-1 Hukum Minat Hukum Administrasi NegaraAnggotaWida Astuti
7Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Pendekatan Rural Economic Creativity Dalam Kerangka Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Palar Kabupaten Klaten, Desa Dukuh Kabupaten Sukoharjo, dan Desa Mlongo Kabupaten Jepara)Hukum PerdataKetuaDJUWITYASTUTI
8STRATEGI KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEPENDUDUKAN DI INDONESIAS-1 HukumAnggotaDona Budi Kharisma
9STRATEGI KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEPENDUDUKAN DI INDONESIAS-2 KenotariatanAnggotaMoch Najib Imanullah
10Strategi Internalisasi Prinsip Hukum Humaniter Internasional melalui Eksplorasi Kisah Mahabarata dalam rangka Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-Nilai KemanusiaanS-1 HukumKetuaAyub Torry Satriyo Kusumo
11REKONSTRUKSI SISTEM KESEHATAN DAERAH BERBASIS DECENTRALIZED GOVERNANCE SEBAGAI PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONALS-2 KenotariatanAnggotaIsharyanto
12REKONSTRUKSI SISTEM KESEHATAN DAERAH BERBASIS DECENTRALIZED GOVERNANCE SEBAGAI PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONALS-1 HukumKetuaDona Budi Kharisma
13REKONSILIASI SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA DENGAN KELOMPOK SEPARATIS UNTUK MEWUJUDKAN INTEGRASI NASIONALS-1 HukumAnggotaAyub Torry Satriyo Kusumo
14REKONSILIASI SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA DENGAN KELOMPOK SEPARATIS UNTUK MEWUJUDKAN INTEGRASI NASIONALS-1 Hukum Minat Hukum Tata NegaraKetuaSuranto
15REKAYASA SOSIAL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TERORISME OLEH PEMERINTAH DAERAH GUNA MENDUKUNG KETAHANAN DAN KEAMANAN NASIONALHukum InternasionalAnggotaHANDOJO LEKSONO
16REKAYASA SOSIAL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TERORISME OLEH PEMERINTAH DAERAH GUNA MENDUKUNG KETAHANAN DAN KEAMANAN NASIONALS-1 HukumKetuaAyub Torry Satriyo Kusumo
17Reformulasi Pajak Tanah Untuk Mewujudkan Percepatan Pendaftaran Tanah Yang BerkeadilanS-2 KenotariatanAnggotaLego Karjoko
18Reformulasi Pajak Tanah Untuk Mewujudkan Percepatan Pendaftaran Tanah Yang BerkeadilanS-1 Hukum Minat Hukum Administrasi NegaraKetuaWida Astuti
19RECOGNIZING OF INDONESIAN INDIGENOUS PEOPLES TO PROTECT FOREST PEOPLES’S RIGHTS : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES TO REDUCE EMISSIONS IN REDD PLUSS-1 HukumAnggotaAnti Mayastuti
20RECOGNIZING OF INDONESIAN INDIGENOUS PEOPLES TO PROTECT FOREST PEOPLES’S RIGHTS : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES TO REDUCE EMISSIONS IN REDD PLUSS-1 HukumKetuaDiah Apriani Atika Sari
21Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Non Muslim Dalam Penerapan Syariat Islam Di Nangroe Aceh DarussalamS-2 KenotariatanAnggotaBurhanudin Harahap
22Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Non Muslim Dalam Penerapan Syariat Islam Di Nangroe Aceh DarussalamS-1 HukumAnggotaLuthfiyah Trini Hastuti
23Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Non Muslim Dalam Penerapan Syariat Islam Di Nangroe Aceh DarussalamS-1 HukumKetuaSolikhah
24Penerapan Reformasi Birokrasi di Universitas Sebelas Maret: Sudut Pandang Kinerja Menggunakan Metode Balanced ScorecardS-2 Ilmu HukumAnggotaMohammad Jamin
25Pemulihan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK RI No. 35/PUU-X/2012 melalui Deregulasi Kebijakan Sektor KehutananS-1 HukumAnggotaAgus Rianto
26Pemulihan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK RI No. 35/PUU-X/2012 melalui Deregulasi Kebijakan Sektor KehutananS-2 KenotariatanAnggotaHari Purwadi
27Pemulihan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK RI No. 35/PUU-X/2012 melalui Deregulasi Kebijakan Sektor KehutananS-1 HukumKetuaAnti Mayastuti
28PEMBARUAN HUKUM TERHADAP FORMULASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN (KAJIAN NORMA DAN NILAI)S-2 Ilmu HukumKetuaMuhammad Rustamaji
29PARTISIPASI SISWA DALAM SUATU KELOMPOK BELAJAR DI MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)S-1 HukumAnggotaItok Dwi Kurniawan
30MODEL TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLOS-2 Ilmu HukumAnggotaAlbertus Sentot Sudarwanto
31MODEL TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLOS-1 Hukum Minat Hukum Administrasi NegaraKetuaPIUS TRIWAHYUDI
32MODEL PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAERAH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) GUNA PENGUATAN DEMOKRASI LOKALS-2 KenotariatanAnggotaIsharyanto
33MODEL PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAERAH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) GUNA PENGUATAN DEMOKRASI LOKALS-2 Ilmu HukumKetuaAgus Riwanto
34MODEL PENGUATAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI INSTRUMEN DESENTRALISASI KEADILAN BERDASAR KONSTITUSI YANG PLURALIS DI PROVINSI BALIS-1 HukumAnggotaSri Lestari Rahayu
35MODEL PENGUATAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI INSTRUMEN DESENTRALISASI KEADILAN BERDASAR KONSTITUSI YANG PLURALIS DI PROVINSI BALIS-1 HukumAnggotaZeni Lutfiyah
36MODEL PENGUATAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI INSTRUMEN DESENTRALISASI KEADILAN BERDASAR KONSTITUSI YANG PLURALIS DI PROVINSI BALIS-2 Ilmu HukumKetuaMohammad Jamin
37MODEL PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA YANG AKUNTABEL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCES-1 HukumAnggotaAchmad
38MODEL PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA YANG AKUNTABEL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCES-2 Ilmu HukumAnggotaAgus Riwanto
39MODEL PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA YANG AKUNTABEL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCES-1 HukumKetuaM. Madalina
40MODEL PENGUATAN BERBASIS RESPONSIBILITAS TERHADAP WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGANAN MONEY POITICS UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITASS-1 HukumAnggotaM. Madalina
41MODEL PENGUATAN BERBASIS RESPONSIBILITAS TERHADAP WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGANAN MONEY POITICS UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITASS-2 KenotariatanKetuaIsharyanto
42MODEL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM MEDIA SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN INTEGRASI BANGSAS-1 HukumAnggotaAchmad
43MODEL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM MEDIA SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN INTEGRASI BANGSAS-2 Ilmu HukumAnggotaAgus Riwanto
44MODEL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM MEDIA SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN INTEGRASI BANGSAS-2 KenotariatanKetuaAdriana Grahani Firdausy
45MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN ORANGTUA S-2 Ilmu HukumKetuaAnjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
46Konstruksi Kebijakan Daerah Dalam Penerapan SNI Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk dan Akses Pasar InternationalS-2 Ilmu HukumAnggotaAlbertus Sentot Sudarwanto
47Konstruksi Kebijakan Daerah Dalam Penerapan SNI Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk dan Akses Pasar InternationalS-1 HukumAnggotaDona Budi Kharisma
48Konstruksi Kebijakan Daerah Dalam Penerapan SNI Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk dan Akses Pasar InternationalS-1 HukumKetuaAmbar Budhisulistyawati
49Konsep Hukum Religious dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia S-1 HukumAnggotaLuthfiyah Trini Hastuti
50Konsep Hukum Religious dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia S-1 HukumAnggotaSolikhah
51Konsep Hukum Religious dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia S-2 KenotariatanKetuaBurhanudin Harahap
52Kebijakan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak CiptaHukum InternasionalKetuaPRASETYO HADI PURWANDOKO
53Kajian Filosofis atas Kontribusi Indonesia dalam Penerimaan dan Penerapan Norma Responsibility to ProtectS-2 KenotariatanKetuaSasmini
54Implementasi Community Based Tourism (CBT) Concept di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai Upaya Meminimalisir DampakPerubahanIklimS-1 HukumKetuaAnugrah Adiastuti
55Harmonisasi Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat Untuk Reformasi Hukum NasionalHukum dan MasyarakatAnggotaJUNAIDI
56Harmonisasi Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat Untuk Reformasi Hukum NasionalS-1 HukumAnggotaAnti Mayastuti
57Harmonisasi Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat Untuk Reformasi Hukum NasionalS-1 HukumAnggotaHeri Hartanto
58Harmonisasi Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat Untuk Reformasi Hukum NasionalS-2 KenotariatanKetuaHari Purwadi
59Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) (Marine Protected Areas-MPAs) untuk Kegiatan Pariwisata sebagai Optimalisasi Upaya Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Terumbu Karang (Coral Reef) (Studi Kasus Raja Ampat)S-1 HukumAnggotaAnugrah Adiastuti
60Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) (Marine Protected Areas-MPAs) untuk Kegiatan Pariwisata sebagai Optimalisasi Upaya Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Terumbu Karang (Coral Reef) (Studi Kasus Raja Ampat)S-1 HukumKetuaHeri Hartanto
61Desain Pengelolaan Lembaga Asuransi Sampah Desa Berbasis Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Desa Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Sukun, Malang , Desa Sidayu dan Wonokriyo Kabupaten Kebumen)S-3 HukumAnggotaArief Suryono
62Desain Pengelolaan Lembaga Asuransi Sampah Desa Berbasis Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Desa Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Sukun, Malang , Desa Sidayu dan Wonokriyo Kabupaten Kebumen)S-1 HukumAnggotaKukuh Tejomurti
63Desain Pengelolaan Lembaga Asuransi Sampah Desa Berbasis Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Desa Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Sukun, Malang , Desa Sidayu dan Wonokriyo Kabupaten Kebumen)S-3 HukumKetuaHernawan Hadi
64DEMOKRASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIAS-2 Ilmu HukumKetuaSapto Hermawan
65CULTURE SHOCK MAHASISWA PAPUA DI LINGKUNGAN PEMBELAJARAN BARUS-1 HukumAnggotaItok Dwi Kurniawan
66BENTUK BADAN HUKUM BARU BAGI BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DI INDONESIA S-2 KenotariatanAnggotaBurhanudin Harahap
67BENTUK BADAN HUKUM BARU BAGI BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DI INDONESIA S-1 HukumAnggotaSolikhah
68BENTUK BADAN HUKUM BARU BAGI BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DI INDONESIA S-1 HukumKetuaLuthfiyah Trini Hastuti
69Asas Fungsi Sosial Sumberdaya Alam dan Perencanaan Ruang Yang Menyeimbangkan Kepentingan Pangan, Energi, dan Lingkungan (Studi Penyusunan RTRW Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Papua)S-1 HukumAnggotaDjoko Wahju Winarno
70Asas Fungsi Sosial Sumberdaya Alam dan Perencanaan Ruang Yang Menyeimbangkan Kepentingan Pangan, Energi, dan Lingkungan (Studi Penyusunan RTRW Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Papua)S-2 KenotariatanKetuaLego Karjoko
71 Politik Hukum Penguatan Masyarakat Hukum Adat (Indigenous People) Dalam Sistem Pemerintahan NegaraS-2 Ilmu HukumKetuaMohammad Jamin
72 Model Akreditasi Pangan Pada Jajanan Kaki Lima (Street Food) Sebagai Bentuk Pengawasan Keamanan Pangan Bagi Konsumen di Kota SurakartaS-1 Hukum Minat Hukum Administrasi NegaraAnggotaWida Astuti
73 Model Akreditasi Pangan Pada Jajanan Kaki Lima (Street Food) Sebagai Bentuk Pengawasan Keamanan Pangan Bagi Konsumen di Kota SurakartaS-1 HukumKetuaPurwono Sungkowo Raharjo
Fakultas

Teknik


Lihat detail
Fakultas

Pertanian


Lihat detail
Fakultas

MIPA


Lihat detail
Fakultas

Kedokteran


Lihat detail
Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Lihat detail
Program

Pasca Sarjana


Lihat detail
Fakultas

Hukum



Lihat detail
Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lihat detail
Fakultas

Ekonomi dan Bisnis

Lihat detail
Fakultas

Ilmu Budaya


Lihat detail
Fakultas

Seni Rupa dan Desain

Lihat detail