1 | Urgensi Pengaturan Precautionary Principle dalam Kebijakan Pengelolaan dan Konservasi Laut Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Blue Economy
| S-1 Hukum | Anggota | Anugrah Adiastuti |
2 | Urgensi Pengaturan Precautionary Principle dalam Kebijakan Pengelolaan dan Konservasi Laut Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Blue Economy
| S-2 Ilmu Hukum | Ketua | Emmy Latifah |
3 | Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Transaksi Terapetik | S-1 Hukum | Anggota | Kukuh Tejomurti |
4 | Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Transaksi Terapetik | Hukum Tata Negara | Anggota | SUGENG PRAPTONO |
5 | Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Transaksi Terapetik | S-1 Hukum Minat Hukum Perdata | Ketua | Munawar Kholil |
6 | RELEVANSI PENGGUNAAN TEORI HUKUM ALAM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL | S-2 Kenotariatan | Anggota | Moch Najib Imanullah |
7 | RELEVANSI PENGGUNAAN TEORI HUKUM ALAM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL | Hukum Internasional | Ketua | PRASETYO HADI PURWANDOKO |
8 | Reformulasi Model Rekrutmen Anggota Legislatif Dari Partai Politik Guna Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas | S-1 Hukum | Anggota | Kukuh Tejomurti |
9 | Reformulasi Model Rekrutmen Anggota Legislatif Dari Partai Politik Guna Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas | S-2 Kenotariatan | Anggota | Andina Elok Puri Maharani |
10 | Reformulasi Model Rekrutmen Anggota Legislatif Dari Partai Politik Guna Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas | S-2 Kenotariatan | Anggota | Isharyanto |
11 | Reformulasi Model Rekrutmen Anggota Legislatif Dari Partai Politik Guna Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas | S-1 Hukum Minat Hukum Tata Negara | Ketua | Suranto |
12 | Perlindungan Usaha Tani Berbasis Karakter Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional dan Meningkatkan Daya Saing di Pasar Internasional | S-1 Hukum | Anggota | Anugrah Adiastuti |
13 | Perlindungan Usaha Tani Berbasis Karakter Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional dan Meningkatkan Daya Saing di Pasar Internasional | S-2 Ilmu Hukum | Anggota | Emmy Latifah |
14 | Perlindungan Usaha Tani Berbasis Karakter Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional dan Meningkatkan Daya Saing di Pasar Internasional | S-2 Kenotariatan | Ketua | Moch Najib Imanullah |
15 | Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Genetika | S-1 Hukum | Anggota | Zakki Adlhiyati |
16 | Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Genetika | S-2 Kenotariatan | Anggota | Moch Najib Imanullah |
17 | Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Genetika | S-1 Hukum | Ketua | Harjono |
18 | PENGUATAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PASCA PUTUSAN MK RI NO. 35/PUU-X/2012 UNTUK MENGURANGI EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN INDONESIA | S-1 Hukum | Anggota | Anti Mayastuti |
19 | PENGUATAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PASCA PUTUSAN MK RI NO. 35/PUU-X/2012 UNTUK MENGURANGI EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN INDONESIA | S-1 Hukum | Anggota | Diah Apriani Atika Sari |
20 | PENGUATAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PASCA PUTUSAN MK RI NO. 35/PUU-X/2012 UNTUK MENGURANGI EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN INDONESIA | S-1 Hukum | Ketua | Agus Rianto |
21 | Pengembangan Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) Sebagai Solar Windows Berbasis Bahan Organik Alam | S-1 Hukum | Ketua | Rosita Candrakirana |
22 | PENEGAKAN HUKUM SECARA TERPADU TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK MENJAGA KEANEKARAGAMAN HAYATI | Hukum Acara | Anggota | SYAFRUDIN YUDOWIBOWO |
23 | PENEGAKAN HUKUM SECARA TERPADU TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK MENJAGA KEANEKARAGAMAN HAYATI | S-1 Hukum | Anggota | Widodo Tresno Novianto |
24 | PENEGAKAN HUKUM SECARA TERPADU TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK MENJAGA KEANEKARAGAMAN HAYATI | S-2 Ilmu Hukum | Anggota | Muhammad Rustamaji |
25 | PENEGAKAN HUKUM SECARA TERPADU TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK MENJAGA KEANEKARAGAMAN HAYATI | S-1 Hukum | Ketua | Bambang Santoso |
26 | PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MEMELIHARA EKOSISTEM DAN BIOTA LAUT | S-1 Hukum | Anggota | Heri Hartanto |
27 | PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MEMELIHARA EKOSISTEM DAN BIOTA LAUT | S-1 Hukum | Anggota | Kristiyadi |
28 | PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MEMELIHARA EKOSISTEM DAN BIOTA LAUT | S-1 Hukum | Anggota | Widodo Tresno Novianto |
29 | PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MEMELIHARA EKOSISTEM DAN BIOTA LAUT | S-1 Hukum Minat Hukum Acara | Ketua | Edy Herdyanto |
30 | PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN INTEGRAL BERBASIS KEPENTINGAN PERLINDUNGAN ANAK
| S-1 Hukum | Anggota | Bambang Santoso |
31 | PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN INTEGRAL BERBASIS KEPENTINGAN PERLINDUNGAN ANAK
| S-2 Ilmu Hukum | Anggota | Muhammad Rustamaji |
32 | PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN INTEGRAL BERBASIS KEPENTINGAN PERLINDUNGAN ANAK
| S-3 Hukum | Anggota | Hartiwiningsih |
33 | PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN INTEGRAL BERBASIS KEPENTINGAN PERLINDUNGAN ANAK
| S-1 Hukum | Ketua | Soehartono |
34 | MODEL REKONSTRUKSI REGULASI PEWILAYAHAN IKLIM SEBAGAI UPAYA AKSELERASI ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SERTA PERDAGANGAN CARBON (CARBON TRADE) DI JABODETABEK | S-2 Ilmu Hukum | Ketua | I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani |
35 | Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | S-2 Ilmu Hukum | Anggota | Pujiyono Suwadi |
36 | Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | S-3 Hukum | Ketua | Jamal Wiwoho |
37 | MODEL PENGUATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (INDIGENOUS PEOPLE) MENJADI DESA ADAT BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MARGINAL
| S-2 Ilmu Hukum | Anggota | Mohammad Jamin |
38 | MODEL PENGUATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (INDIGENOUS PEOPLE) MENJADI DESA ADAT BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MARGINAL
| - | Anggota | BAMBANG JOKO SUDIBYO |
39 | MODEL PENGUATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (INDIGENOUS PEOPLE) MENJADI DESA ADAT BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MARGINAL
| Hukum dan Masyarakat | Ketua | MOHAMMAD ADNAN |
40 | MODEL PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) UNTUK HARMONISASI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH | S-1 Hukum | Anggota | Ayub Torry Satriyo Kusumo |
41 | MODEL PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) UNTUK HARMONISASI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH | S-2 Kenotariatan | Anggota | Adi Sulistiyono |
42 | MODEL PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) UNTUK HARMONISASI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH | S-1 Hukum | Anggota | Achmad |
43 | MODEL PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) UNTUK HARMONISASI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH | S-2 Kenotariatan | Ketua | Isharyanto |
44 | MODEL PENDAYAGUNAAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI SENGKETA BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 GUNA MEMPERLUAS ACCESS TO JUSTICE DAN MENGURANGI BEBAN PERADILAN NEGARA
| S-1 Hukum | Anggota | Anti Mayastuti |
45 | MODEL PENDAYAGUNAAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI SENGKETA BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 GUNA MEMPERLUAS ACCESS TO JUSTICE DAN MENGURANGI BEBAN PERADILAN NEGARA
| S-2 Ilmu Hukum | Anggota | Mulyanto |
46 | MODEL PENDAYAGUNAAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI SENGKETA BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 GUNA MEMPERLUAS ACCESS TO JUSTICE DAN MENGURANGI BEBAN PERADILAN NEGARA
| S-1 Hukum | Ketua | Sri Lestari Rahayu |
47 | MODEL PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN LAYAK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | S-2 Kenotariatan | Anggota | Adriana Grahani Firdausy |
48 | MODEL PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN LAYAK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | S-1 Hukum | Anggota | Achmad |
49 | MODEL PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN LAYAK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | S-2 Kenotariatan | Anggota | Hari Purwadi |
50 | MODEL PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN LAYAK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | S-1 Hukum | Ketua | M. Madalina |
51 | Model Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Mewujudkan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Perolehan Hasil Korupsi | S-1 Hukum | Anggota | Riska Andi Fitriono |
52 | Model Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Mewujudkan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Perolehan Hasil Korupsi | S-3 Hukum | Anggota | Hartiwiningsih |
53 | Model Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Mewujudkan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Perolehan Hasil Korupsi | S-1 Hukum | Ketua | Widodo Tresno Novianto |
54 | MODEL KEBIJAKAN RESTRIKSI PENGGUNAAN JARING TRAWL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN EKOSISTEM MARITIM DI PROVINSI SUMATERA UTARA | S-1 Hukum | Anggota | Rosita Candrakirana |
55 | MODEL KEBIJAKAN RESTRIKSI PENGGUNAAN JARING TRAWL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN EKOSISTEM MARITIM DI PROVINSI SUMATERA UTARA | S-1 Hukum | Anggota | Ayub Torry Satriyo Kusumo |
56 | MODEL KEBIJAKAN RESTRIKSI PENGGUNAAN JARING TRAWL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN EKOSISTEM MARITIM DI PROVINSI SUMATERA UTARA | S-1 Hukum | Anggota | Djoko Wahju Winarno |
57 | MODEL KEBIJAKAN RESTRIKSI PENGGUNAAN JARING TRAWL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN EKOSISTEM MARITIM DI PROVINSI SUMATERA UTARA | S-2 Kenotariatan | Ketua | Waluyo |
58 | Model Kebijakan Kompensasi untuk Lahan Pertanian Yang Terkena Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan | S-1 Hukum | Anggota | Winarno Budyatmojo |
59 | Model Kebijakan Kompensasi untuk Lahan Pertanian Yang Terkena Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan | S-2 Kenotariatan | Anggota | Lego Karjoko |
60 | Model Kebijakan Kompensasi untuk Lahan Pertanian Yang Terkena Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan | S-2 Ilmu Hukum | Anggota | I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani |
61 | Model Kebijakan Kompensasi untuk Lahan Pertanian Yang Terkena Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan | S-2 Kenotariatan | Ketua | Rahayu Subekti |
62 | Model Desain Kelembagaan (Institutional Design) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasca Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Mewujudkan Excellent Public Health Services
| S-1 Hukum Minat Hukum Administrasi Negara | Anggota | Wida Astuti |
63 | Model Desain Kelembagaan (Institutional Design) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasca Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Mewujudkan Excellent Public Health Services
| S-2 Ilmu Hukum | Anggota | Pujiyono Suwadi |
64 | Model Desain Kelembagaan (Institutional Design) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasca Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Mewujudkan Excellent Public Health Services
| Hukum Perdata | Ketua | DJUWITYASTUTI |
65 | Desain Kebijakan Pengelolaan Transportasi Publik Darat Untuk Mewujudkan Transportasi Publik Darat Ramah Gender | S-1 Hukum | Anggota | M. Madalina |
66 | Desain Kebijakan Pengelolaan Transportasi Publik Darat Untuk Mewujudkan Transportasi Publik Darat Ramah Gender | S-2 Kenotariatan | Anggota | Burhanudin Harahap |
67 | Desain Kebijakan Pengelolaan Transportasi Publik Darat Untuk Mewujudkan Transportasi Publik Darat Ramah Gender | Hukum Tata Negara | Ketua | SUGENG PRAPTONO |