Untuk Kembali ke Jumlah Semua Fakultas, silahkan klik tombol berikut

Kembali ke Daftar Fakultas

List Penelitian Fakultas Hukum Tahun 2016
Total 67 items.

List Penelitian

#Judul PenelitianProdiPosisiNama Dosen
1Urgensi Pengaturan Precautionary Principle dalam Kebijakan Pengelolaan dan Konservasi Laut Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Blue Economy S-1 HukumAnggotaAnugrah Adiastuti
2Urgensi Pengaturan Precautionary Principle dalam Kebijakan Pengelolaan dan Konservasi Laut Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Blue Economy S-2 Ilmu HukumKetuaEmmy Latifah
3Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Transaksi TerapetikS-1 HukumAnggotaKukuh Tejomurti
4Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Transaksi TerapetikHukum Tata NegaraAnggotaSUGENG PRAPTONO
5Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Transaksi TerapetikS-1 Hukum Minat Hukum PerdataKetuaMunawar Kholil
6RELEVANSI PENGGUNAAN TEORI HUKUM ALAM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONALS-2 KenotariatanAnggotaMoch Najib Imanullah
7RELEVANSI PENGGUNAAN TEORI HUKUM ALAM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONALHukum InternasionalKetuaPRASETYO HADI PURWANDOKO
8Reformulasi Model Rekrutmen Anggota Legislatif Dari Partai Politik Guna Mewujudkan Pemilu Yang BerintegritasS-1 HukumAnggotaKukuh Tejomurti
9Reformulasi Model Rekrutmen Anggota Legislatif Dari Partai Politik Guna Mewujudkan Pemilu Yang BerintegritasS-2 KenotariatanAnggotaAndina Elok Puri Maharani
10Reformulasi Model Rekrutmen Anggota Legislatif Dari Partai Politik Guna Mewujudkan Pemilu Yang BerintegritasS-2 KenotariatanAnggotaIsharyanto
11Reformulasi Model Rekrutmen Anggota Legislatif Dari Partai Politik Guna Mewujudkan Pemilu Yang BerintegritasS-1 Hukum Minat Hukum Tata NegaraKetuaSuranto
12Perlindungan Usaha Tani Berbasis Karakter Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional dan Meningkatkan Daya Saing di Pasar InternasionalS-1 HukumAnggotaAnugrah Adiastuti
13Perlindungan Usaha Tani Berbasis Karakter Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional dan Meningkatkan Daya Saing di Pasar InternasionalS-2 Ilmu HukumAnggotaEmmy Latifah
14Perlindungan Usaha Tani Berbasis Karakter Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional dan Meningkatkan Daya Saing di Pasar InternasionalS-2 KenotariatanKetuaMoch Najib Imanullah
15Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya GenetikaS-1 HukumAnggotaZakki Adlhiyati
16Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya GenetikaS-2 KenotariatanAnggotaMoch Najib Imanullah
17Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya GenetikaS-1 HukumKetuaHarjono
18PENGUATAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PASCA PUTUSAN MK RI NO. 35/PUU-X/2012 UNTUK MENGURANGI EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN INDONESIAS-1 HukumAnggotaAnti Mayastuti
19PENGUATAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PASCA PUTUSAN MK RI NO. 35/PUU-X/2012 UNTUK MENGURANGI EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN INDONESIAS-1 HukumAnggotaDiah Apriani Atika Sari
20PENGUATAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PASCA PUTUSAN MK RI NO. 35/PUU-X/2012 UNTUK MENGURANGI EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN INDONESIAS-1 HukumKetuaAgus Rianto
21Pengembangan Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) Sebagai Solar Windows Berbasis Bahan Organik AlamS-1 HukumKetuaRosita Candrakirana
22PENEGAKAN HUKUM SECARA TERPADU TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK MENJAGA KEANEKARAGAMAN HAYATI Hukum AcaraAnggotaSYAFRUDIN YUDOWIBOWO
23PENEGAKAN HUKUM SECARA TERPADU TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK MENJAGA KEANEKARAGAMAN HAYATI S-1 HukumAnggotaWidodo Tresno Novianto
24PENEGAKAN HUKUM SECARA TERPADU TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK MENJAGA KEANEKARAGAMAN HAYATI S-2 Ilmu HukumAnggotaMuhammad Rustamaji
25PENEGAKAN HUKUM SECARA TERPADU TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK MENJAGA KEANEKARAGAMAN HAYATI S-1 HukumKetuaBambang Santoso
26PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MEMELIHARA EKOSISTEM DAN BIOTA LAUTS-1 HukumAnggotaHeri Hartanto
27PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MEMELIHARA EKOSISTEM DAN BIOTA LAUTS-1 HukumAnggotaKristiyadi
28PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MEMELIHARA EKOSISTEM DAN BIOTA LAUTS-1 HukumAnggotaWidodo Tresno Novianto
29PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MEMELIHARA EKOSISTEM DAN BIOTA LAUTS-1 Hukum Minat Hukum AcaraKetuaEdy Herdyanto
30PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN INTEGRAL BERBASIS KEPENTINGAN PERLINDUNGAN ANAK S-1 HukumAnggotaBambang Santoso
31PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN INTEGRAL BERBASIS KEPENTINGAN PERLINDUNGAN ANAK S-2 Ilmu HukumAnggotaMuhammad Rustamaji
32PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN INTEGRAL BERBASIS KEPENTINGAN PERLINDUNGAN ANAK S-3 HukumAnggotaHartiwiningsih
33PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN INTEGRAL BERBASIS KEPENTINGAN PERLINDUNGAN ANAK S-1 HukumKetuaSoehartono
34MODEL REKONSTRUKSI REGULASI PEWILAYAHAN IKLIM SEBAGAI UPAYA AKSELERASI ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SERTA PERDAGANGAN CARBON (CARBON TRADE) DI JABODETABEKS-2 Ilmu HukumKetuaI Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
35Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan MasyarakatS-2 Ilmu HukumAnggotaPujiyono Suwadi
36Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan MasyarakatS-3 HukumKetuaJamal Wiwoho
37MODEL PENGUATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (INDIGENOUS PEOPLE) MENJADI DESA ADAT BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MARGINAL S-2 Ilmu HukumAnggotaMohammad Jamin
38MODEL PENGUATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (INDIGENOUS PEOPLE) MENJADI DESA ADAT BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MARGINAL -AnggotaBAMBANG JOKO SUDIBYO
39MODEL PENGUATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (INDIGENOUS PEOPLE) MENJADI DESA ADAT BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MARGINAL Hukum dan MasyarakatKetuaMOHAMMAD ADNAN
40MODEL PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) UNTUK HARMONISASI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAHS-1 HukumAnggotaAyub Torry Satriyo Kusumo
41MODEL PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) UNTUK HARMONISASI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAHS-2 KenotariatanAnggotaAdi Sulistiyono
42MODEL PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) UNTUK HARMONISASI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAHS-1 HukumAnggotaAchmad
43MODEL PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) UNTUK HARMONISASI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAHS-2 KenotariatanKetuaIsharyanto
44MODEL PENDAYAGUNAAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI SENGKETA BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 GUNA MEMPERLUAS ACCESS TO JUSTICE DAN MENGURANGI BEBAN PERADILAN NEGARA S-1 HukumAnggotaAnti Mayastuti
45MODEL PENDAYAGUNAAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI SENGKETA BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 GUNA MEMPERLUAS ACCESS TO JUSTICE DAN MENGURANGI BEBAN PERADILAN NEGARA S-2 Ilmu HukumAnggotaMulyanto
46MODEL PENDAYAGUNAAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI SENGKETA BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 GUNA MEMPERLUAS ACCESS TO JUSTICE DAN MENGURANGI BEBAN PERADILAN NEGARA S-1 HukumKetuaSri Lestari Rahayu
47MODEL PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN LAYAK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYATS-2 KenotariatanAnggotaAdriana Grahani Firdausy
48MODEL PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN LAYAK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYATS-1 HukumAnggotaAchmad
49MODEL PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN LAYAK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYATS-2 KenotariatanAnggotaHari Purwadi
50MODEL PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN LAYAK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYATS-1 HukumKetuaM. Madalina
51Model Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Mewujudkan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Perolehan Hasil KorupsiS-1 HukumAnggotaRiska Andi Fitriono
52Model Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Mewujudkan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Perolehan Hasil KorupsiS-3 HukumAnggotaHartiwiningsih
53Model Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Mewujudkan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Perolehan Hasil KorupsiS-1 HukumKetuaWidodo Tresno Novianto
54MODEL KEBIJAKAN RESTRIKSI PENGGUNAAN JARING TRAWL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN EKOSISTEM MARITIM DI PROVINSI SUMATERA UTARAS-1 HukumAnggotaRosita Candrakirana
55MODEL KEBIJAKAN RESTRIKSI PENGGUNAAN JARING TRAWL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN EKOSISTEM MARITIM DI PROVINSI SUMATERA UTARAS-1 HukumAnggotaAyub Torry Satriyo Kusumo
56MODEL KEBIJAKAN RESTRIKSI PENGGUNAAN JARING TRAWL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN EKOSISTEM MARITIM DI PROVINSI SUMATERA UTARAS-1 HukumAnggotaDjoko Wahju Winarno
57MODEL KEBIJAKAN RESTRIKSI PENGGUNAAN JARING TRAWL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN EKOSISTEM MARITIM DI PROVINSI SUMATERA UTARAS-2 KenotariatanKetuaWaluyo
58Model Kebijakan Kompensasi untuk Lahan Pertanian Yang Terkena Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kedaulatan PanganS-1 HukumAnggotaWinarno Budyatmojo
59Model Kebijakan Kompensasi untuk Lahan Pertanian Yang Terkena Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kedaulatan PanganS-2 KenotariatanAnggotaLego Karjoko
60Model Kebijakan Kompensasi untuk Lahan Pertanian Yang Terkena Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kedaulatan PanganS-2 Ilmu HukumAnggotaI Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
61Model Kebijakan Kompensasi untuk Lahan Pertanian Yang Terkena Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kedaulatan PanganS-2 KenotariatanKetuaRahayu Subekti
62Model Desain Kelembagaan (Institutional Design) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasca Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Mewujudkan Excellent Public Health Services S-1 Hukum Minat Hukum Administrasi NegaraAnggotaWida Astuti
63Model Desain Kelembagaan (Institutional Design) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasca Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Mewujudkan Excellent Public Health Services S-2 Ilmu HukumAnggotaPujiyono Suwadi
64Model Desain Kelembagaan (Institutional Design) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasca Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Mewujudkan Excellent Public Health Services Hukum PerdataKetuaDJUWITYASTUTI
65Desain Kebijakan Pengelolaan Transportasi Publik Darat Untuk Mewujudkan Transportasi Publik Darat Ramah GenderS-1 HukumAnggotaM. Madalina
66Desain Kebijakan Pengelolaan Transportasi Publik Darat Untuk Mewujudkan Transportasi Publik Darat Ramah GenderS-2 KenotariatanAnggotaBurhanudin Harahap
67Desain Kebijakan Pengelolaan Transportasi Publik Darat Untuk Mewujudkan Transportasi Publik Darat Ramah GenderHukum Tata NegaraKetuaSUGENG PRAPTONO
Fakultas

Teknik


Lihat detail
Fakultas

Pertanian


Lihat detail
Fakultas

MIPA


Lihat detail
Fakultas

Kedokteran


Lihat detail
Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Lihat detail
Program

Pasca Sarjana


Lihat detail
Fakultas

Hukum



Lihat detail
Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lihat detail
Fakultas

Ekonomi dan Bisnis

Lihat detail
Fakultas

Ilmu Budaya


Lihat detail
Fakultas

Seni Rupa dan Desain

Lihat detail