Untuk Kembali ke Jumlah Semua Fakultas, silahkan klik tombol berikut

Kembali ke Daftar Fakultas

List Penelitian Fakultas Hukum Tahun 2015
Total 88 items.

List Penelitian

#Judul PenelitianProdiPosisiNama Dosen
1STRATEGI PENGUATAN PUSTAPAKO (PUSAT STUDI TRANSPARANSI PUBLIK DAN ANTI KORUPSI) MENUJU LEGITIMASI PUBLIKS-1 HukumAnggotaLushiana Primasari
2STRATEGI PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIKS-2 Ilmu HukumAnggotaAnjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
3STRATEGI PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIKS-1 HukumAnggotaDona Budi Kharisma
4STRATEGI PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIKS-3 HukumAnggotaJamal Wiwoho
5STRATEGI PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIKS-2 Ilmu HukumAnggotaYudho Taruno Muryanto
6STRATEGI PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIKS-1 HukumKetuaAmbar Budhisulistyawati
7Strategi Akses Perempuan terhadap Keadilan: Kontekstualisasi Pemenuhan Akses Keadilan pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota SurakartaS-2 KenotariatanAnggotaAdriana Grahani Firdausy
8Perkuatan institusi Research Group Kelautan Melalui Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dalam Meningkatkan Kinerja Peergroup dan Tata Kelola Research GroupS-1 HukumAnggotaDiah Apriani Atika Sari
9Perkuatan institusi Research Group Kelautan Melalui Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dalam Meningkatkan Kinerja Peergroup dan Tata Kelola Research GroupS-1 HukumAnggotaAyub Torry Satriyo Kusumo
10Perkuatan institusi Research Group Kelautan Melalui Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dalam Meningkatkan Kinerja Peergroup dan Tata Kelola Research GroupS-1 HukumKetuaSiti Muslimah
11Perkuatan Institusi P3KHAM Melalui Kerjasama Tingkat Nasional untuk Meningkatkan Iklim Akademik dan Kinerja Peer Group untuk Pusat Studi yang Profesional dan MandiriS-1 HukumAnggotaAyub Torry Satriyo Kusumo
12Perkuatan Institusi P3KHAM Melalui Kerjasama Tingkat Nasional untuk Meningkatkan Iklim Akademik dan Kinerja Peer Group untuk Pusat Studi yang Profesional dan MandiriS-1 HukumKetuaHeri Hartanto
13Penguatan Manajemen Research Group Hukum Internasional Publik Melalui Kegiatan Tata Kelola Penelitian, Pembuatan Website Dan Pengembangan KerjasamaS-1 HukumAnggotaSiti Muslimah
14Penguatan Manajemen Research Group Hukum Internasional Publik Melalui Kegiatan Tata Kelola Penelitian, Pembuatan Website Dan Pengembangan KerjasamaS-1 HukumAnggotaSri Lestari Rahayu
15Penguatan Manajemen Research Group Hukum Internasional Publik Melalui Kegiatan Tata Kelola Penelitian, Pembuatan Website Dan Pengembangan KerjasamaS-2 KenotariatanKetuaSasmini
16Penguatan KPPMF Hukum Melalui Tata Kelola Penelitian di Lingkungan Fakultas Hukum UNSS-1 HukumKetuaDjoko Wahju Winarno
17Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional Indonesia Berdasarkan ASEAN Integrated Food Security Framework sebagai Percepatan Dalam Menghadapi ASEAN Economic CommunityHukum InternasionalAnggotaPRASETYO HADI PURWANDOKO
18Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional Indonesia Berdasarkan ASEAN Integrated Food Security Framework sebagai Percepatan Dalam Menghadapi ASEAN Economic CommunityS-2 Ilmu HukumKetuaEmmy Latifah
19Penegakan hukum kejahatan perikanan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana terpadu untuk menjaga ketahanan panganHukum AcaraAnggotaSYAFRUDIN YUDOWIBOWO
20Penegakan hukum kejahatan perikanan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana terpadu untuk menjaga ketahanan panganS-1 HukumAnggotaHeri Hartanto
21Penegakan hukum kejahatan perikanan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana terpadu untuk menjaga ketahanan panganS-1 HukumAnggotaBambang Santoso
22Penegakan hukum kejahatan perikanan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana terpadu untuk menjaga ketahanan panganS-2 Ilmu HukumKetuaMuhammad Rustamaji
23Pemenuhan Hak Persamaan di Hadapan Hukum dalam Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat MiskinHukum dan MasyarakatAnggotaJUNAIDI
24Pemenuhan Hak Persamaan di Hadapan Hukum dalam Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat MiskinS-1 HukumAnggotaAnti Mayastuti
25Pemenuhan Hak Persamaan di Hadapan Hukum dalam Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat MiskinS-1 HukumAnggotaHeri Hartanto
26Pemenuhan Hak Persamaan di Hadapan Hukum dalam Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat MiskinS-2 KenotariatanAnggotaAdriana Grahani Firdausy
27Pemenuhan Hak Persamaan di Hadapan Hukum dalam Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat MiskinS-1 HukumAnggotaGayatri Dyah Suprobowati
28Pemenuhan Hak Persamaan di Hadapan Hukum dalam Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat MiskinHukum dan MasyarakatAnggotaSUTAPA MULJA WIDADA
29Pemenuhan Hak Persamaan di Hadapan Hukum dalam Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat MiskinS-2 Ilmu HukumAnggotaAgus Riwanto
30Pemenuhan Hak Persamaan di Hadapan Hukum dalam Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat MiskinS-1 HukumAnggotaDiana Lukitasari
31Pemenuhan Hak Persamaan di Hadapan Hukum dalam Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat MiskinS-2 KenotariatanKetuaHari Purwadi
32Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten BanyuwangiS-1 HukumAnggotaRosita Candrakirana
33Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten BanyuwangiS-1 HukumAnggotaAyub Torry Satriyo Kusumo
34Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten BanyuwangiS-1 HukumKetuaDjoko Wahju Winarno
35Optimalisasi peran Reseach Group dalam meningkatkan penulisan artikel ilmiah yang terindeks scopusS-1 HukumAnggotaKukuh Tejomurti
36Optimalisasi peran Reseach Group dalam meningkatkan penulisan artikel ilmiah yang terindeks scopusHukum Tata NegaraAnggotaSUTEDJO
37Optimalisasi peran Reseach Group dalam meningkatkan penulisan artikel ilmiah yang terindeks scopusS-1 HukumAnggotaM. Madalina
38Optimalisasi peran Reseach Group dalam meningkatkan penulisan artikel ilmiah yang terindeks scopusHukum Tata NegaraAnggotaAMINAH
39Optimalisasi peran Reseach Group dalam meningkatkan penulisan artikel ilmiah yang terindeks scopusHukum Tata NegaraAnggotaSUGENG PRAPTONO
40Optimalisasi peran Reseach Group dalam meningkatkan penulisan artikel ilmiah yang terindeks scopusS-1 HukumAnggotaAchmad
41Optimalisasi peran Reseach Group dalam meningkatkan penulisan artikel ilmiah yang terindeks scopusS-2 Ilmu HukumAnggotaAgus Riwanto
42Optimalisasi peran Reseach Group dalam meningkatkan penulisan artikel ilmiah yang terindeks scopusS-2 Ilmu HukumKetuaSunny Ummul Firdaus
43Model Penyelesaian Hunian Liar yang Humanis (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta tentang Relokasi Warga Bantaran Sungai Bengawan Solo)S-2 Ilmu HukumAnggotaI Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
44Model Penyelesaian Hunian Liar yang Humanis (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta tentang Relokasi Warga Bantaran Sungai Bengawan Solo)S-2 KenotariatanAnggotaRahayu Subekti
45Model Penyelesaian Hunian Liar yang Humanis (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta tentang Relokasi Warga Bantaran Sungai Bengawan Solo)S-2 KenotariatanKetuaLego Karjoko
46MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA MEDIASIS-1 HukumAnggotaRiska Andi Fitriono
47MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA MEDIASIS-1 HukumAnggotaIsmunarno
48MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA MEDIASIS-1 Hukum Minat Hukum PidanaAnggotaSabar Slamet
49MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA MEDIASIS-1 HukumAnggotaWinarno Budyatmojo
50MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA MEDIASIS-1 HukumAnggotaWidodo Tresno Novianto
51MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA MEDIASIS-1 HukumAnggotaSubekti
52MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA MEDIASIS-1 HukumAnggotaLushiana Primasari
53MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA MEDIASIHukum PidanaAnggotaROFIKAH
54MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA MEDIASIS-1 Hukum Minat Hukum PidanaAnggotaBudi Setiyanto
55MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA MEDIASIS-2 Ilmu HukumAnggotaSupanto
56MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA MEDIASIS-1 HukumAnggotaRehnalemken Ginting
57MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA MEDIASIS-3 HukumKetuaHartiwiningsih
58MODEL KAPASITAS BIROKRASI UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRITAS PERKUMPULAN PETANI PENGGUNA (P3A) AIR DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN LOKALS-2 Ilmu HukumAnggotaJadmiko Anom Husodo
59MODEL KAPASITAS BIROKRASI UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRITAS PERKUMPULAN PETANI PENGGUNA (P3A) AIR DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN LOKALS-2 KenotariatanAnggotaAndina Elok Puri Maharani
60MODEL KAPASITAS BIROKRASI UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRITAS PERKUMPULAN PETANI PENGGUNA (P3A) AIR DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN LOKALS-2 KenotariatanAnggotaAdriana Grahani Firdausy
61MODEL KAPASITAS BIROKRASI UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRITAS PERKUMPULAN PETANI PENGGUNA (P3A) AIR DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN LOKALS-1 Hukum Minat Hukum Tata NegaraAnggotaSuranto
62MODEL KAPASITAS BIROKRASI UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRITAS PERKUMPULAN PETANI PENGGUNA (P3A) AIR DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN LOKALS-2 KenotariatanKetuaIsharyanto
63KONSTRUKSI HUKUM PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIAS-2 Ilmu HukumKetuaSunny Ummul Firdaus
64kebijakan formulasi hukum pidana dalam mallpraktik medis di indonesiaS-1 HukumAnggotaRiska Andi Fitriono
65kebijakan formulasi hukum pidana dalam mallpraktik medis di indonesiaS-1 HukumAnggotaIsmunarno
66kebijakan formulasi hukum pidana dalam mallpraktik medis di indonesiaS-1 Hukum Minat Hukum PidanaAnggotaSabar Slamet
67kebijakan formulasi hukum pidana dalam mallpraktik medis di indonesiaS-1 HukumAnggotaWidodo Tresno Novianto
68kebijakan formulasi hukum pidana dalam mallpraktik medis di indonesiaS-1 HukumAnggotaSubekti
69kebijakan formulasi hukum pidana dalam mallpraktik medis di indonesiaHukum PidanaAnggotaROFIKAH
70kebijakan formulasi hukum pidana dalam mallpraktik medis di indonesiaS-1 Hukum Minat Hukum PidanaAnggotaBudi Setiyanto
71kebijakan formulasi hukum pidana dalam mallpraktik medis di indonesiaS-1 HukumAnggotaRehnalemken Ginting
72kebijakan formulasi hukum pidana dalam mallpraktik medis di indonesiaS-3 HukumAnggotaHartiwiningsih
73kebijakan formulasi hukum pidana dalam mallpraktik medis di indonesiaS-1 HukumAnggotaDiana Lukitasari
74kebijakan formulasi hukum pidana dalam mallpraktik medis di indonesiaS-2 Ilmu HukumKetuaSupanto
75Efektifitas Pembiayaan Pinjaman Bebas Bunga (Qardhul Hasan) Sebagai Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di SurakartaHukum dan MasyarakatAnggotaJUNAIDI
76Efektifitas Pembiayaan Pinjaman Bebas Bunga (Qardhul Hasan) Sebagai Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di SurakartaS-1 HukumAnggotaLuthfiyah Trini Hastuti
77Efektifitas Pembiayaan Pinjaman Bebas Bunga (Qardhul Hasan) Sebagai Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di SurakartaHukum dan MasyarakatAnggotaMOHAMMAD ADNAN
78Efektifitas Pembiayaan Pinjaman Bebas Bunga (Qardhul Hasan) Sebagai Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di SurakartaS-1 HukumAnggotaZeni Lutfiyah
79Efektifitas Pembiayaan Pinjaman Bebas Bunga (Qardhul Hasan) Sebagai Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di SurakartaS-1 HukumAnggotaSolikhah
80Efektifitas Pembiayaan Pinjaman Bebas Bunga (Qardhul Hasan) Sebagai Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di SurakartaS-2 KenotariatanKetuaBurhanudin Harahap
81ANALISIS PUTUSAN MKRI ATAS PERKARA NOMOR 85/PUU-XII/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (KAJIAN BERPERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI)S-1 HukumAnggotaWinarno Budyatmojo
82ANALISIS PUTUSAN MKRI ATAS PERKARA NOMOR 85/PUU-XII/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (KAJIAN BERPERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI)S-2 KenotariatanAnggotaLego Karjoko
83ANALISIS PUTUSAN MKRI ATAS PERKARA NOMOR 85/PUU-XII/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (KAJIAN BERPERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI)S-1 Hukum Minat Hukum Administrasi NegaraAnggotaWida Astuti
84ANALISIS PUTUSAN MKRI ATAS PERKARA NOMOR 85/PUU-XII/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (KAJIAN BERPERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI)S-1 HukumAnggotaPurwono Sungkowo Raharjo
85ANALISIS PUTUSAN MKRI ATAS PERKARA NOMOR 85/PUU-XII/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (KAJIAN BERPERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI)S-1 Hukum Minat Hukum Administrasi NegaraAnggotaWasis Sugandha
86ANALISIS PUTUSAN MKRI ATAS PERKARA NOMOR 85/PUU-XII/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (KAJIAN BERPERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI)S-1 Hukum Minat Hukum Administrasi NegaraAnggotaPIUS TRIWAHYUDI
87ANALISIS PUTUSAN MKRI ATAS PERKARA NOMOR 85/PUU-XII/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (KAJIAN BERPERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI)S-2 KenotariatanAnggotaRahayu Subekti
88ANALISIS PUTUSAN MKRI ATAS PERKARA NOMOR 85/PUU-XII/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (KAJIAN BERPERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI)S-2 Ilmu HukumKetuaI Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Fakultas

Teknik


Lihat detail
Fakultas

Pertanian


Lihat detail
Fakultas

MIPA


Lihat detail
Fakultas

Kedokteran


Lihat detail
Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Lihat detail
Program

Pasca Sarjana


Lihat detail
Fakultas

Hukum



Lihat detail
Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lihat detail
Fakultas

Ekonomi dan Bisnis

Lihat detail
Fakultas

Ilmu Budaya


Lihat detail
Fakultas

Seni Rupa dan Desain

Lihat detail