| 1 | Transplantasi Ajaran Tri Hita Karana (Local Wisdom) dalam Pelaksanaan Reklamasi Kawasan Teluk Benoa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 untuk Mewujudkan Sentra Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Budaya Bali
| S-1 Hukum Minat Hukum Administrasi Negara | Ketua | PIUS TRIWAHYUDI |
| 2 | Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Transaksi Terapetik | S-1 Hukum Minat Hukum Perdata | Ketua | Munawar Kholil |
| 3 | Reformulasi Model Rekrutmen Anggota Legislatif Dari Partai Politik Guna Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas | S-1 Hukum Minat Hukum Tata Negara | Ketua | Suranto |
| 4 | Perlindungan Usaha Tani Berbasis Karakter Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional dan Meningkatkan Daya Saing di Pasar Internasional | S-2 Kenotariatan | Ketua | Moch Najib Imanullah |
| 5 | Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Genetika | S-1 Hukum | Ketua | Harjono |
| 6 | Pengembangan Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) Sebagai Solar Windows Berbasis Bahan Organik Alam | S-1 Hukum | Ketua | Rosita Candrakirana |
| 7 | PENEGAKAN HUKUM SECARA TERPADU TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK MENJAGA KEANEKARAGAMAN HAYATI | S-1 Hukum | Ketua | Bambang Santoso |
| 8 | PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MEMELIHARA EKOSISTEM DAN BIOTA LAUT | S-1 Hukum Minat Hukum Acara | Ketua | Edy Herdyanto |
| 9 | PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN INTEGRAL BERBASIS KEPENTINGAN PERLINDUNGAN ANAK
| S-1 Hukum | Ketua | Soehartono |
| 10 | Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | S-3 Hukum | Ketua | Jamal Wiwoho |
| 11 | MODEL PENYELESAIAN KONFLIK RAJA PB XIII DENGAN DEWAN ADAT KERATON SURAKARTA MELALUI MEDIASI MELIBATKAN OTORITAS NEGARA (AUTHORITATIVE MEDIATOR) BERBASIS LOCAL WISDOM
| Hukum dan Masyarakat | Ketua | SUTAPA MULJA WIDADA |
| 12 | MODEL PENGUATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (INDIGENOUS PEOPLE) MENJADI DESA ADAT BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MARGINAL
| Hukum dan Masyarakat | Ketua | MOHAMMAD ADNAN |
| 13 | MODEL PENDAYAGUNAAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI SENGKETA BERDASAR UU DESA NOMOR 6/2014 GUNA MEMPERLUAS ACCESS TO JUSTICE DAN MENGURANGI BEBAN PERADILAN NEGARA
| S-1 Hukum | Ketua | Sri Lestari Rahayu |
| 14 | MODEL PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN LAYAK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | S-1 Hukum | Ketua | M. Madalina |
| 15 | MODEL KEBIJAKAN RESTRIKSI PENGGUNAAN JARING TRAWL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN EKOSISTEM MARITIM DI PROVINSI SUMATERA UTARA | S-2 Kenotariatan | Ketua | Waluyo |
| 16 | Model Desain Kelembagaan (Institutional Design) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasca Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Mewujudkan Excellent Public Health Services
| Hukum Perdata | Ketua | DJUWITYASTUTI |
| 17 | Model Rekonstruksi Legal Drafting Regulasi Delapan DAS Prioritas Di JABODETABEK Dalam Rangka Pengembangan Praktik-Praktik Tata Kelola DAS Terpadu Menuju Green Governance | S-2 Ilmu Hukum | Ketua | I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani |
| 18 | Desain Kebijakan Pengelolaan Transportasi Publik Darat Untuk Mewujudkan Transportasi Publik Darat Ramah Gender | Hukum Tata Negara | Ketua | SUGENG PRAPTONO |
