Untuk Kembali ke Jumlah Semua Fakultas, silahkan klik tombol berikut

Kembali ke Daftar Fakultas

List Penelitian Fakultas Hukum Tahun 2014
Total 77 items.

List Penelitian

#Judul PenelitianProdiPosisiNama Dosen
1Studi Pengawasan Peredaran Produk Mainan Anak Oleh Pemerintah Kota Surakarta Dalam Pemenuhan Complain safety ChildrenHukum PerdataAnggotaDJUWITYASTUTI
2Studi Pengawasan Peredaran Produk Mainan Anak Oleh Pemerintah Kota Surakarta Dalam Pemenuhan Complain safety ChildrenS-1 Hukum Minat Hukum Administrasi NegaraKetuaWida Astuti
3STRATEGI PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG BUDAYA DI KOTA SURAKARTAHukum InternasionalKetuaHANDOJO LEKSONO
4Strategi Akses Perempuan terhadap Keadilan: Kontekstualisasi Pemenuhan Akses Keadilan pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota SurakartaS-2 KenotariatanAnggotaAdriana Grahani Firdausy
5STATUS HUKUM KETETAPAN MPRS DAN MPR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIAS-1 HukumAnggotaItok Dwi Kurniawan
6STATUS HUKUM KETETAPAN MPRS DAN MPR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIAS-2 Ilmu HukumAnggotaMulyanto
7Rekonstruksi Regulasi Pengangkatan Anak (Adopsi) Guna Lebih Menjamin Hak-Hak Anak dan Mencegah Perdagangan Anak (Child Trafficking) (Studi Kasus di Kota Surakarta)S-2 Ilmu HukumAnggotaAnjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
8Rekonstruksi Regulasi Pengangkatan Anak (Adopsi) Guna Lebih Menjamin Hak-Hak Anak dan Mencegah Perdagangan Anak (Child Trafficking) (Studi Kasus di Kota Surakarta)S-1 HukumAnggotaAmbar Budhisulistyawati
9Rekonstruksi Regulasi Pengangkatan Anak (Adopsi) Guna Lebih Menjamin Hak-Hak Anak dan Mencegah Perdagangan Anak (Child Trafficking) (Studi Kasus di Kota Surakarta)S-3 HukumKetuaJamal Wiwoho
10Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Dalam Perspektif Hukum KesehatanS-3 HukumAnggotaJamal Wiwoho
11Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Dalam Perspektif Hukum KesehatanHukum Tata NegaraAnggotaSUGENG PRAPTONO
12Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Dalam Perspektif Hukum KesehatanHukum Tata NegaraKetuaSUGENG PRAPTONO
13Perkuatan Institusi P3KHAM sebagai Pusat Studi yang Efektif dan MandiriS-1 HukumAnggotaHeri Hartanto
14Perkuatan Institusi P3KHAM sebagai Pusat Studi yang Efektif dan MandiriS-1 HukumAnggotaAyub Torry Satriyo Kusumo
15Perkuatan Institusi P3KHAM sebagai Pusat Studi yang Efektif dan MandiriS-1 HukumKetuaErna Dyah Kusumawati
16Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Di Kabupaten KaranganyarS-1 HukumAnggotaPurwono Sungkowo Raharjo
17Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Di Kabupaten KaranganyarS-1 Hukum Minat Hukum Administrasi NegaraKetuaPIUS TRIWAHYUDI
18Penyusunan Standard Operation Procedure (SOP) Untuk Logistik Bencana Pada Masa Tanggap DaruratS-1 Hukum Minat Hukum PerdataAnggotaMunawar Kholil
19Penegakan hukum kejahatan perikanan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana terpadu untuk menjaga ketahanan panganS-1 HukumAnggotaSoehartono
20Penegakan hukum kejahatan perikanan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana terpadu untuk menjaga ketahanan panganS-1 HukumAnggotaBambang Santoso
21Penegakan hukum kejahatan perikanan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana terpadu untuk menjaga ketahanan panganS-1 HukumAnggotaHarjono
22Penegakan hukum kejahatan perikanan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana terpadu untuk menjaga ketahanan panganS-2 Ilmu HukumKetuaMuhammad Rustamaji
23Penegakan hukum Kejahatan illlegal logging secara terpadu untuk Meningkatkan Daya Dukung LingkunganHukum AcaraAnggotaSYAFRUDIN YUDOWIBOWO
24Penegakan hukum Kejahatan illlegal logging secara terpadu untuk Meningkatkan Daya Dukung LingkunganS-1 Hukum Minat Hukum AcaraAnggotaEdy Herdyanto
25Penegakan hukum Kejahatan illlegal logging secara terpadu untuk Meningkatkan Daya Dukung LingkunganS-1 HukumAnggotaHeri Hartanto
26Penegakan hukum Kejahatan illlegal logging secara terpadu untuk Meningkatkan Daya Dukung LingkunganS-1 HukumKetuaBambang Santoso
27Pendayagunaan Peradilan Adat Sebagai Sarana Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia.S-1 HukumAnggotaSri Lestari Rahayu
28Pendayagunaan Peradilan Adat Sebagai Sarana Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia.S-2 Ilmu HukumKetuaMohammad Jamin
29Optimalisasi Peran Polisi Masyarakat Bagi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Restorative justice Di Indonesia (KPAI, PPA)S-1 HukumAnggotaSubekti
30Optimalisasi Peran Polisi Masyarakat Bagi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Restorative justice Di Indonesia (KPAI, PPA)S-1 HukumAnggotaLushiana Primasari
31Optimalisasi Peran Polisi Masyarakat Bagi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Restorative justice Di Indonesia (KPAI, PPA)S-1 HukumAnggotaRehnalemken Ginting
32Optimalisasi Peran Polisi Masyarakat Bagi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Restorative justice Di Indonesia (KPAI, PPA)S-1 Hukum Minat Hukum PidanaKetuaBudi Setiyanto
33Optimalisasi Pengelolaan Pulau Pulau Terluar Indonesia oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Dalam Kerangka Penegakan Kedaulatan NegaraS-1 HukumKetuaSiti Muslimah
34Model Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pengembangan Industri Kreatif berbasis Pengetahuan Tradisional di IndonesiaS-1 HukumAnggotaAnugrah Adiastuti
35Model Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pengembangan Industri Kreatif berbasis Pengetahuan Tradisional di IndonesiaS-1 HukumKetuaLushiana Primasari
36Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Berakibat Mati (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta) S-1 Hukum Minat Hukum PidanaAnggotaSabar Slamet
37Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Berakibat Mati (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta) Hukum PidanaAnggotaROFIKAH
38Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Berakibat Mati (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta) S-1 HukumKetuaIsmunarno
39Model Penyelesaian Hunian Liar yang Humanis (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta tentang Relokasi Warga Bantaran Sungai Bengawan Solo)S-2 Ilmu HukumAnggotaI Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
40Model Penyelesaian Hunian Liar yang Humanis (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta tentang Relokasi Warga Bantaran Sungai Bengawan Solo)S-2 KenotariatanAnggotaRahayu Subekti
41Model Penyelesaian Hunian Liar yang Humanis (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta tentang Relokasi Warga Bantaran Sungai Bengawan Solo)S-2 KenotariatanKetuaLego Karjoko
42Model Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi ABH yang dititipkan di Lapas dan Rutan�S-1 HukumAnggotaErna Dyah Kusumawati
43Model Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi ABH yang dititipkan di Lapas dan Rutan�S-1 HukumAnggotaDiana Tantri Cahyaningsih
44Model Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi ABH yang dititipkan di Lapas dan Rutan�S-2 KenotariatanKetuaSasmini
45Model Pemberdayaan Local Wisdom dalam Penyelesaian Konflik Internal Keraton Surakarta (Studi Mekanisme Pranata Adat dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial)S-2 Ilmu HukumAnggotaMulyanto
46Model Pemberdayaan Local Wisdom dalam Penyelesaian Konflik Internal Keraton Surakarta (Studi Mekanisme Pranata Adat dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial)-AnggotaBAMBANG JOKO SUDIBYO
47Model Pemberdayaan Local Wisdom dalam Penyelesaian Konflik Internal Keraton Surakarta (Studi Mekanisme Pranata Adat dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial)Hukum dan MasyarakatKetuaSUTAPA MULJA WIDADA
48Model Konstruksi Legal Drafting Perda Pengelolaan DAS Terpadu Dalam Rangka Good Governance and Green Development PlanningS-2 Ilmu HukumAnggotaI Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
49Model Konstruksi Legal Drafting Perda Pengelolaan DAS Terpadu Dalam Rangka Good Governance and Green Development PlanningS-2 KenotariatanAnggotaRahayu Subekti
50Model Konstruksi Legal Drafting Perda Pengelolaan DAS Terpadu Dalam Rangka Good Governance and Green Development PlanningS-1 HukumKetuaWinarno Budyatmojo
51Model Kebijakan Pengelolaan Ruang Publik Pada Hotel dan Pusat Perbelanjaan di Surakarta Untuk Mewujudkan Aksesibiitas Bagi Penyandang CacatS-1 HukumKetuaM. Madalina
52Model Formulasi Produk Hukum Daerah Berbasis Green Legislation Dalam Rangka Pengembangan Good Governance and Clean Governance di DaerahS-2 KenotariatanAnggotaRahayu Subekti
53Model Formulasi Produk Hukum Daerah Berbasis Green Legislation Dalam Rangka Pengembangan Good Governance and Clean Governance di DaerahS-2 Ilmu HukumKetuaI Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
54Kebijakan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Daam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Era Otonomi Daerah (Studi Pengembangan Ekonomi Kreatif Komunitas Batik Surakarta) S-2 KenotariatanAnggotaMoch Najib Imanullah
55Kebijakan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Daam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Era Otonomi Daerah (Studi Pengembangan Ekonomi Kreatif Komunitas Batik Surakarta) Hukum InternasionalKetuaPRASETYO HADI PURWANDOKO
56Institutional Arrangements Untuk Membangun Ketahanan Indonesia Terhadap Loss and Damage Terkait Perubahan Iklim (Studi Kerentanan Tenggelamnya Pulau - Pulau Kecil Indonesia)S-1 HukumAnggotaRachma Indriyani
57Institutional Arrangements Untuk Membangun Ketahanan Indonesia Terhadap Loss and Damage Terkait Perubahan Iklim (Studi Kerentanan Tenggelamnya Pulau - Pulau Kecil Indonesia)S-1 HukumKetuaDiah Apriani Atika Sari
58Inkonstitusional Bersyarat Dalam Ketententuan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Bagi Jabatan PublikS-1 HukumKetuaKukuh Tejomurti
59Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 49/PUU.X/2012 terhadap Profesi Notaris Di klatenS-1 HukumAnggotaZakki Adlhiyati
60Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 49/PUU.X/2012 terhadap Profesi Notaris Di klatenS-1 HukumKetuaKristiyadi
61Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012 Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Bidang Pendidikan di Kota Surakarta dan Kabupaten SukoharjoHukum Tata NegaraAnggotaAMINAH
62Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012 Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Bidang Pendidikan di Kota Surakarta dan Kabupaten SukoharjoS-1 Hukum Minat Hukum Tata NegaraAnggotaSuranto
63Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012 Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Bidang Pendidikan di Kota Surakarta dan Kabupaten SukoharjoS-1 HukumKetuaAchmad
64IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN (KAJIAN TERHADAP MEKANISME DAN KINERJA LEMBAGA BADAN PENGELOLA ZAKAT DI KOTA SURAKARTA)S-1 HukumAnggotaAgus Rianto
65IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN (KAJIAN TERHADAP MEKANISME DAN KINERJA LEMBAGA BADAN PENGELOLA ZAKAT DI KOTA SURAKARTA)S-1 HukumAnggotaZeni Lutfiyah
66IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN (KAJIAN TERHADAP MEKANISME DAN KINERJA LEMBAGA BADAN PENGELOLA ZAKAT DI KOTA SURAKARTA)Hukum dan MasyarakatKetuaMOHAMMAD ADNAN
67Harmonisasi dalam Persaingan antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat untuk Reformasi Hukum NasionalS-1 HukumAnggotaAnti Mayastuti
68Harmonisasi dalam Persaingan antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat untuk Reformasi Hukum NasionalS-1 HukumKetuaHeri Hartanto
69Evaluasi Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Criminal Law Enforcement Di Bidang Lingkungan Hidup menuju Good EnvS-1 HukumAnggotaRiska Andi Fitriono
70Evaluasi Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Criminal Law Enforcement Di Bidang Lingkungan Hidup menuju Good EnvS-1 HukumAnggotaWinarno Budyatmojo
71Evaluasi Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Criminal Law Enforcement Di Bidang Lingkungan Hidup menuju Good EnvS-1 HukumAnggotaDiana Lukitasari
72Evaluasi Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Criminal Law Enforcement Di Bidang Lingkungan Hidup menuju Good EnvS-3 HukumKetuaHartiwiningsih
73Bentuk Badan Hukum Ideal Bagi Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari sistem hukum Perusahaan di IndonesiaS-1 HukumAnggotaLuthfiyah Trini Hastuti
74Bentuk Badan Hukum Ideal Bagi Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari sistem hukum Perusahaan di IndonesiaS-1 HukumAnggotaSolikhah
75Bentuk Badan Hukum Ideal Bagi Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari sistem hukum Perusahaan di IndonesiaS-2 KenotariatanKetuaBurhanudin Harahap
76Akselarasi Peran Pusat Studi dalam Peningkatan Kerjasama InternasionalS-2 Ilmu HukumAnggotaSunny Ummul Firdaus
77Akselarasi Peran Pusat Studi dalam Peningkatan Kerjasama InternasionalS-1 HukumAnggotaGayatri Dyah Suprobowati
Fakultas

Teknik


Lihat detail
Fakultas

Pertanian


Lihat detail
Fakultas

MIPA


Lihat detail
Fakultas

Kedokteran


Lihat detail
Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Lihat detail
Program

Pasca Sarjana


Lihat detail
Fakultas

Hukum



Lihat detail
Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lihat detail
Fakultas

Ekonomi dan Bisnis

Lihat detail
Fakultas

Ilmu Budaya


Lihat detail
Fakultas

Seni Rupa dan Desain

Lihat detail